Pada kesempatan itu mengawali pemaparannya Kepala
bidang Penmad Kanwil Kemenag Prov NTB Hj. Eka Muftati'ah, mengingatkan
kepada peserta
untuk melaksanakan BOP RA selalu
mempedomani Juknis yang ada "jangan sampai menyimpang dari Juknis dari Dirjen Pendis
Kementerian Agama RI. BOP RA merupakan program pemerintah berupa pemberian pemerintah
berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah
siswa pada masing-masing RA", tegas Hj. Eka Muftati’ah.
Lebih lanjut mantan Kasubag Umum Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB
ini menjelaskan, bahwa BOP RA dapat digunakan oleh RA sepanjang untuk memenuhi
kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya
sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009, tegasnya.Besaran dana yang
diterima sejumlah Rp 300. 000 persiswa dalam satu tahun dan disalurkan
sekaligus untuk 1 (satu) tahun anggaran (terhitung januari s/d desember) paling
lambat bulan april 2018, sesuai juknis.
Kemudian perlu menjadi perhatian kita adalah komponen
pembiayaan penggunaan BOP RA sesuai
penjelasan dalam juknis diantaranya untuk pengembangan perpustakaan, pembelian alat praga edukatif, pembelian
bahan habis pakai kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, langganan daya dan jasa lainnya, kegiatan PSB Biaya
pemantauan/deteksi tumbuh kembang anak biaya peningkatan gizi anak dan kegiatan
peningkatan proses pembelajaran yang menjadi skala prioritas RA, tegas Kabid
yang akrab dipanggil Hj. Eka ini.
Suasana forum rapat koordinasi
berjalan penuh antusias dan apresiatif, para peserta aktif mengajukan
pertanyaan dan usulan saat dibuka sesi tanya jawab, terutama para guru RA dan
fungsionaris IGRA terkait dengan permasalahan dilingkungan tempat mereka
mengabdi. Umunya para peserta merasa sangat terbantu dengan adanya program
pemerintah pro rakyat berupa PIP, BOS maupun BOP RA. Jan Mustajab